Beranda Banjar Margo Pungli Prona Kampung Agung Dalam Dikeluhkan Warga

Pungli Prona Kampung Agung Dalam Dikeluhkan Warga

662
0
BERBAGI
Bukti kwitansi penarikan dana pembuatan buku sertifikat prona yang ditandatangani Carik Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang, Sopian.

SeputarTuba – Program pembuatan sertifikat prona, di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang, disinyalir terjadi pungutan liar (Pungli) oleh pihak oknum Kepala Kampung dan Tim Panitia Pembuatan Sertifikat Prona.

Hal ini tentunya dikeluhkan sejumlah masyarakat, mereka mengeluh atas tingginya biaya pembuatan buku sertifikat prona yang diadakan Pemerintah Kampung Agung Dalam, sebab setiap calon pembuat sertifikat prona dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.500.000,- yang sebesar Rp.500.000,- diberikan saat proses pemberkasan dan Rp.1.000.000 setelah sertifikat selesai.

Menurut salah seorang warga setempat, pihaknya merasa keberatan atas keputusan rapat seluruh warga ketika saat pembahasan rencana dana yang akan diperuntukan ke panitia pembuatan sertifikat beberapa waktu lalu, pasalnya program prona sertifikat tanah itu gratis dari pemerintah pusat.

“Kan sudah jelas merujuk berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” terangnya.

Maka dari itu, mewakili warga yang lain, dirinya meminta agar pihak aparat penegak hukum, mengusut dugaan pungli pembuatan sertifikat di kampung Agung Dalam, sebab aksi pungli ini ditutupi dengan modus pembuatan sertifikat yang telah melalui rapat musyawarah.

“Memang benar sudah dalam rapat musyawarah, tapi dalam rapat tersebut warga tetap merasa keberatan dengan penarikan sebesar Rp.1.500.000,- tersebut,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Panitia pembuatan buku sertifikat prona, yang juga merupakan Sekretaris Kampung (Carik), Sopian ketika dikonfirmasi memberikan keterangan yang berbelit-belit, awalnya mengakui dan membenarkan bahwa adanya penarikan, lalu setelah itu tidak membenarkan.

Dalam wawancara awal melalui via telpon, Sopian mengakui bahwa adanya penarikan di Kampung Agung Dalam, namun setelah itu dia berkilah bahwa itu bukan pungli dan sudah melalui rapat.

Begitu pula ketika ditanya besaran perbidang buku yang dikenai sebesar Rp.1.500.000,- untuk pembuatan sertifikat prona tersebut.

“Dana tersebut diperuntukan untuk biaya administrasi pemberkasan dan pembelian materai, poto copy dan lain sebagainya, untuk sementara ini, warga telah menitipkan dana sebesar Rp.500.000,- dana tersebut dana titipan,” kilahnya.

Bahkan berdasarkan data yang dimiliki, jumlah buku sertifikat prona tersebut berjumlah 170 buku, akan tetapi Ketua Tim Panitia pembuatan buku sertifikat prona ini mengaku hanya berjumlah 150 buku.

Namun ketika diberitahukan bahwa adanya bukti tanda terima berupa kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat prona sebesar Rp.500.000,- untuk pembuatan buku sertifikat prona, Sopian Carik Agung dalam ini kembali berkilah.

“Dana itu bukan dana tarikan akan tetapi berupa dana oprasional pemberkasan dan materai. Sebab untuk besaran penarikan biaya, total sampai terakhir ya belum, belum pasti, ini masih pemberkasan, dan belum ada sama sekali dana yang ditarik, tapi sebagian ada warga yang sudah menitipkan dana,” elak Sopian lagi.

Menurutnya indikasi pungli prona nominal sebesar Rp.1.500.000,- tersebut hanya dana titipan bukan transaksi pembutan sertifikat prona. “Dana itu hanya titipan pak, (bukan transaksi/Red),” kilahnya lagi. (STB/Mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here