Beranda Banjar Margo LP2D Tuba Minta Tim Saber Pungli Usut Penyimpangan Pembuatan Prona

LP2D Tuba Minta Tim Saber Pungli Usut Penyimpangan Pembuatan Prona

174
0
BERBAGI
Bukti kwitansi penarikan dana pembuatan buku sertifikat prona yang ditandatangani Carik Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang, Sopian.

TULANG BAWANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Peduli Pembangunan Daerah (LP2D), Kabupaten Tulangbawang sangat menyayangkan aksi Pungutan Liar (Pungli) pembuatan sertifikat Prona yang terjadi di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang.

Pasalnya dugaan Pungli pembuatan buku sertifikat Prona ini jelas telah melanggar petunjuk teknis ataupun aturan dalam pembuatan sertifikat Prona, dimana sudah diatur dalam Undang-undang, yang diketahui pembuatannya harus gratis meski dengan alasan apapun, karena pembuatan prona merupakan kegiatan Pemeritah Pusat.

Tim Investigasi LP2D, Dede Anugrah meminta kepada Tim Saber Pungli Kabupaten Tulangbawang ataupun penegak hukum di wilayah hukum Tulangbawang, agar segera menyikapi program Prona yang jelas terindikasi Pungli.

“Ini uji nyali Tim Saber Pungli yang notabene Ketua Tim Saber Pungli yaitu Wakapolres Tulangbawang, Kompol Djoni Aripin S.sos, MM, yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu, menggantikan Wakapolres yang lama dan merupakan Ketua Tim Saber Pungli Tulangbawang,” kata Dede Anugrah. (17/1)

“Mampukah mengungkap dugaan Pungli yang merasahkan masyarakat, karena meski melalui musyarawaah namun perbuatan sertifikat Prona di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang tersebut tetap melanggar hukum,” terangnya.

Dirinya berkeyakinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan berpura-pura untuk tidak mengetahui adanya Pungli di wilayah hukum mereka, sebab yang secara diam-diam saja bisa diketahui, apalagi Pungli Prona ini sudah secara terang-terangan dan terbukti jelas dengan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Sekretaris Kampung (Carik) Sopian.

“Meski itu dengan dalih titipan, tapikan itu tujuannya untuk pembayaran sertifikat Prona, jadi artinya tidak gratis seperti yang dikatakan oleh Pemerintah, apalagi nominalnya sungguh luar biasa mencapai 1,5 juta rupiah per buku,” ucap dia.

“Jabatan para penegak hukum yang bertugas di Kabupaten Tulangbawang itu merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi jika hanya diam saja meski telah mengetahui adanya pelanggaran hukum, sama saja tidak amanah dalam menjalankan tugas,” tandasnya.

Sementara itu, sebelumnya, program pembuatan sertifikat prona, di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang, disinyalir terjadi pungutan liar (Pungli) oleh pihak oknum Kepala Kampung dan Tim panitia pembuatan sertifikat prona.

Hal ini tentunya dikeluhkan sejumlah masyarakat, mereka mengeluh atas tingginya biaya pembuatan buku sertifikat prona yang diadakan Pemerintah kampung Agung Dalam, sebab setiap calon pembuat sertifikat prona dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1,5 juta, yang sebesar Rp.500 ribunya diberikan saat proses pemberkasaan dan Rp.1 juta setelah sertifikat selesai.

Menurut salah seorang warga setempat, pihaknya merasa keberatan atas keputusan rapat seluruh warga ketika saat pembahasan rencana dana yang akan diperuntukan ke panitia pembuatan sertifikat beberapa waktu lalu, pasalnya program prona sertifikat tanah itu gratis dari pemerintah pusat.

“Kan sudah jelas merujuk berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” terangnya.

Maka dari itu, mewakili warga yang lain, dirinya meminta agar pihak aparat penegak hukum, mengusut dugaan pungli pembuatan sertifikat di Kampung Agung Dalam, sebab aksi pungli ini ditutupi dengan modus pembuatan sertifikat yang telah melalui rapat musyawarah.

“Memang benar sudah dalam rapat musyawarah, tapi dalam rapat tersebut warga tetap merasa keberatan dengan penarikan dana sebesar Rp.1,5 juta tersebut,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Panitia pembuatan buku sertifikat prona, yang juga merupakan Sekretaris Kampung (Carik), Sopian ketika dikonfirmasi memberikan keterangan yang berbelit-belit, awalnya mengakui dan membenarkan bahwa adanya penarikan, lalu setelah itu tidak membenarkan.

Dalam wawancara awal melalui via telpon, Sopian mengakui bahwa adanya penarikan di Kampung Agung Dalam, namun setelah itu dia berkilah bahwa itu bukan pungli dan sudah melalui rapat.

Begitu pula ketika ditanya besaran per bidang buku yang dikenai sebesar Rp. 1,5 juta, untuk pembuatan sertifikat prona tersebut.

“Dana tersebut diperuntukan untuk biaya administrasi pemberkasan dan pembelian matrai, poto copy dan lain sebagainya, untuk sementara ini, warga telah menitipkan dana sebesar 500 ribu, dana tersebut dana titipan,” kilahnya.

Bahkan berdasarkan data yang dimiliki, jumlah buku sertifikat prona tersebut berjumlah 170 buku, akan tetapi Ketua Tim Panitia pembuatan buku sertifikat prona ini mengaku hanya berjumlah 150 buku.

Namun ketika diberitahukan bahwa adanya bukti tanda terima berupa kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat prona sebesar Rp.500 ribu untuk pembuatan buku sertifikat prona, Sopian, Carik Agung dalam ini kembali berkilah.

“Dana itu bukan dana tarikan akan tetapi berupa dana oprasional pemberkasan, matrai. Sebab untuk besaran penarikan biaya, total sampai terakhir ya belum, belum pasti, ini masih pemberkasan, dan belum ada sama sekali dana yang di tarik, tapi sebagian ada warga yang sudah menitipkan dana,” elak Sopian lagi.

Menurutnya indikasi pungli prona nominal sebesar Rp. 1,5 juta tersebut hanya dana titipan buka transaksi pembutan sertifikat prona. “Dana itu hanya titipan pak, (bukan transaksi/red),” kilahnya lagi. (STB/Mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here