Beranda Nasional Tak Tegas, PLN Rayon Menggala Tidak Sanggup Tertibkan Pencurian Listrik

Tak Tegas, PLN Rayon Menggala Tidak Sanggup Tertibkan Pencurian Listrik

136
0
BERBAGI

SeputarTuba.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Menggala, tidak sanggup memutus sambungan langsung listrik (Los Strum) di Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulangbawang, yang diduga dilakukan masyarakat atas perintah PT. Kikim Kedurung Jaya (KKJ), Selasa (06/08/2019).

Rencana Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) PLN Rayon Menggala yang disupport PLN Area Kota Bumi ini batal, lantaran kurang siap dan kurang tegasnya perusahaan listrik negara dalam memberantas pencurian yang diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dalam Bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara. Selain bisa merujuk pada KUHP, karena ini mengenai pencurian listrik, maka merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”).

Ketua Tim OPAL PLN Area Kotabumi, Devanda mengatakan bahwa pihaknya belum melakukan pemutusan sambungan langsung listrik di rumah-rumah masyarakat, hanya saja mendata dengan pembuatan berita acara, karena khawatir dengan intervensi masyarakat yang enggan merelakan pencabutan listrik Los Strum tanpa KWH, diduga hal ini disebabkan masyarakat meresa telah membayar kepada PT. KKJ.

“Infonya dari masyarakat sambungan langsung di pasang sama Biro (PT. KKJ), yang melakukan pemasangannya, Pak Jaelani. Untuk itu, hasil ini saya akan laporan dengan Pak Firman (Kepala PLN Rayon Menggala), sebab tadi yang kita data sebanyak 65 pelanggan yang melakukan sambungan langsung (Los Strum),” paparnya.

Sementara itu, Firman Kepala PLN Rayon Menggala, terkait hal ini mengatakan bahwa PLN tidak hanya melakukan pendataan saja, tetapi juga melakukan Penertipan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) “Kalau dulu namanya OPAL. Sanksinya atas pelanggaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk selanjutnya pelanggan diminta untuk mendaftarkan sebagai pelanggan PLN,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Menggala, akan melakukan Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) di Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulangbawang, Senin (05/08/2019).

Hal ini dilakukan, menindaklanjuti banyaknya pemasangan listrik secara langsung (Los Strum) tanpa KWH di rumah-rumah warga, akibat dari carut marutnya PT. Kikim Kedurung Jaya (KKJ) yang ingkar, tidak melaksanakan pemasangan instalasi listrik, KHW, meteran atau token, meski masyarakat telah membayar kepada PT. KKJ yang mengajukan diri untuk menjadi penyedia pemasangan KWH listrik.

Tindakan berbahaya dan melawan hukum secara terang-terangan oleh masyarakat, diduga didasari hembusan informasi dari pihak PT. KKJ, bahwa diperbolehkan memasang langsung Los Strum tanpa KWH, untuk masyarakat yang telah mendaftar dan membayar kepada biro penyedia ini, dengan menyampaikan bahwa telah ada surat keterangan dari PLN Rayon Menggala yang memperbolehkan Los Strum. Namun surat tersebut tidak pernah ditunjukan oleh PT. KKJ untuk dipastikan keabsahannya.

Menanggapi hal ini, Manager PT. PLN Rayon Menggala, Firman mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah sama sekali menerbitkan surat keterangan untuk memperbolehkan masyarakat mencuri listrik dengan cara lostrum atau tanpa KWH di Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng. “Tidak ada itu Pak,” singkatnya.

Untuk memastikan dan membuktikan PLN Rayon Menggala tidak melakukan Kong-kalikong dengan PT. KKJ, Firman mengaku akan melakukan OPAL dalam waktu dekat ini, mengingat Los Strum atau pencurian listrik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan.

“Baik Pak, untuk waktunya nanti saya sampaikan lagi, karena saya akan koordinasi dengan PLN area Kota Bumi terlebih dulu, karena PLN Rayon Menggala tidak memiliki team untuk OPAL, yang ada saat ini hanya Tim pengamanan aset PLN,” lanjutnya.

diberitakan sebelumnya, bahwa dengan masuknya jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulangbawang menjadi sebuah rasa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, mengingat masyarakat sangat merindukan penerangan, namun tetapi rasa bahagia lepas dari belenggu kegelapan itu terkendala masalah.

Pasalnya, saat proses pelaksanaan pemasangan instalasi listrik, KHW, meteran atau token, yang sebagian pengerjaannya diserahkan kepada PT. Kikim Kerudung Jaya, tidak semua terpasang meski masyarakat telah membayar uang sesuai dengan yang diminta oleh pihak PT. Kikim Kedurung Jaya.

Alhasil, entah dari mana ide, masyarakat yang telah membayar uang namun belum mendapatkan KWH, melakukan pemasangan Los strum langsung dari tiang listrik yang telah masuk di wilayah Kampung – kampung di Kecamatan Gedung Meneng.

Salah satu Kampung yang paling berkendala adalah Kampung Bakung Ilir Kecamatan Gedung Meneng, paling sedikitnya ada sebanyak 60 rumah yang secara terang-terangan melakukan Los strum, hal ini akibat dari janji pihak PT. Kikim Kedurung Jaya yang tidak terealisasi.

Dalam hal ini, PT. Kikim Kedurung Jaya bersembunyi dibalik Panitia petugas lapangan yang direkrut dari warga sekitar, dengan memberikan kuasa melalui surat tugas untuk menarik dana guna dalih pemasangan KWH baru di rumah-rumah warga.

Aslam, masyarakat yang dijadikan Ketua Panitia pemasangan KWH listrik PLN di Kampung Bakung Ilir oleh PT. Kikim Kedurung Jaya, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa ada sekitar 60 rumah di Kampung nya yang melakukan Los Strum, hal ini karena masyarakat sudah membayar namun KWH tidak kunjung terpasang.

Namun anehnya, Aslam menerangkan, bahwa Los Strum ini diperbolehkan oleh pihak PT. PLN ULP Menggala, karena ada surat yang dibawa oleh PT. Kikim Kedurung Jaya tentang mengenai bolehnya Los strum (mencuri) bagi masyarakat yang telah membayar peruntukan pemasangan KWH namun belum terpasang.

“Surat itu ada dengan Zaelani Kepala Perwakilan PT. Kedurung Jaya, dia yang menunjukkan kepada kami, tapi dia yang pegang, kami tidak ada poto copy nya. Maka kami berharap ini dapat segera diselesaikan, sebab jumlah uang sebesar Rp.2.300.000 untuk per 1 KWH itu saya sepeserpun tidak pernah menerima keuntungannya,” jelas Aslam.

Lebih dalam, Aslam memaparkan, dalam proses pembayaran masyarakat ada yang sudah lunas membayar, ada pula yang baru membayar sebesar Rp.1.000.000, ada pula yang sudah bayar Rp.1.500.000. Akibat polemik itu, dari PT Kikim Kedurung Jaya yang mengakomodir, kini sekarang berubah ke Biro, cuma tidak jelas juga, bahkan sekarang ketua Forum salah satu LSM yang mengendalikan, namun tidak tau apa hasilnya, sebab hingga kini KWH belum juga terpasang.

“Saya cuma Ketua Panitia, jangan sampai duit KWH ini selesai diminta terus, tapi KWH belum terpasang, pelanggan yang kita pasang sekitar 200, KWH yang belum keluar 60, duit sekitar 150 juta lagi, Zaelani ini dulunya masuk menggebu-gebu, meyakinkan masyarakat, tapi sekarang begini, saya yang terpojokkan, padahal satu sen pun saya tidak pernah mencicipi uang hasil dari pemasangan KWH itu,” tandasnya. (STB/Nico)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here