Beranda Eksekutif dan Legislatif Carut Marut Anggaran Sekretariat DPRD Tulangbawang, Uji Nyali Polda Lampung

Carut Marut Anggaran Sekretariat DPRD Tulangbawang, Uji Nyali Polda Lampung

169
0
BERBAGI

SeputarTuba – Menyikapi carut marutnya pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Tulangbawang yang mengakibatkan hingga terseretnya salah satu Unsur Pimpinan DPRD Tulangbawang ke Polda Lampung, dalam pasal 378, tentang tindak pidana penipuan, membuat Lembaga Sentral Investigasi Akuntabilitas Korupsi dan Hak Azazi Manusia (SIKK-HAM) angkat bicara, Selasa (05/05/2020).

Direktur Cabang SIKK-HAM Kabupaten Tulangbawang, Junaidi Arsad menjelaskan bahwa, pihaknya mendesak Polda Lampung untuk dapat segera menuntaskan polemik atas laporan dugaan tipu gelap (Pasal 378) yang menyangkut Unsur Pimpinan DPRD.

“Kami masyarakat tidak punya kepentingan terhadap polemik yang terjadi antara FW (pelapor) dan MSH selaku unsur pimpinan DPRD Tulangbawang, akan tetapi kami hanya ingin mengetahui kebenaran sesungguhnya, sehingga apabila benar terjadi hal sedemikian itu, pertanyaan kami, terhadap persoalan terkait dengan dana talangan pada Sekretariat DPRD Tulangbawang tersebut, lalu dimana dana APBDnya, Tahun 2017, 2018 dan 2019,” jelas Junaidi Arsad.

“Kalo memang hal itu benar terjadi, pertanyaan bagi kami, dikemanakan APBD tersebut, yang untuk anggaran DPRD Tulangbawang dan Sekretariat, sebab sudah mendapatkan anggaran yang sangat fantastis, kok masih saja berhutang, lalu bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawabannya, sehingga diduga kemungkinan besar melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya fiktif,” urai Junaidi Arsad.

“Satu contoh, yang menjadi salah satu persoalan, bahwa pada Tahun 2017 berdasarkan Audit BPK RI, yang dilaksanakan pada bulan April 2018, diketemukan adanya perjalanan dinas fiktif dan kelebihan dalam pembayaran perjalanan dinas, sebesar Rp. 265 juta, serta kelebihan dalam pembayaran dana Tunjangan Kinerja Insentif (TKI), tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD, serta dana Reses sebesar Rp. 1,2 miliar, dengan total anggaran keseluruhan, antara perjalanan dinas fiktif tunjangan-tunjangan tersebut sebesar Rp. 1,5 miliar dan diprintahkan BPK RI untuk dikembalikan pada kas daerah atau negara, akan tetapi sampai dengan hari ini, belum juga dikembalikan ke negara,” ungkap Direktur Cabang SIKK-HAM Kabupaten Tulangbawang.

Kemudian pada Tahun 2018 Sekretariat DPRD mendaptkan anggaran yang tidak jauh berbeda dengan Tahun 2017, karena pada Tahun 2018 tersebut Pemerintah dan DPRD gagal mencapai kata sepakat dalam mengesahkan APBD-P Tahun 2018.

“Akan tetapi pada anggaran Tahun 2018 di Sekretariat DPRD, menyisakan satu persoalan lagi, karena pada saat habis waktu penetapan APBD-P 2018, Reses tidak dapat dilaksanakan, maka anggaran sebesar Rp. 1,7 miliar harus dikembalikan kepada kas negara atau daerah, ironisnya anggaran tersebut bukannya dikembalikan melainkan tetap dicairkan dan diduga kuat dibagi-bagikan ke seluruh anggota DPRD Tulangbawang,” terang Junaidi Arsad.

“Untuk itu kami SIKK-HAM, akan mendorong dengan cara menuntut secara terbuka, agar masyarakat Tulangbawang mengetahui bagimana carut marutnya pengelolaan Sekretariat Wakil Rakyat Tulangbawang,” tutupnya. (Gun/Mad).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here