Beranda Eksekutif dan Legislatif SIKK-HAM Kembali Temukan 7,5 Miliar Kejanggalan Pengelolaan Anggaran di Sekretariat DPRD Tulangbawang

SIKK-HAM Kembali Temukan 7,5 Miliar Kejanggalan Pengelolaan Anggaran di Sekretariat DPRD Tulangbawang

120
0
BERBAGI

SeputarTuba – Senin (11/05/2020), Lembaga Sentral Investigasi Akuntabilitas Korupsi dan Hak Azazi (SIKK-HAM) kembali menemukan kejanggalan pada Anggaran Perubahan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp. 7,5 miliar.

Anggaran dengan kode rekening 4.01.4.01.04.01 tentang program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 7.042.600.000,- dengan kode rekening 4.01.4.01.04.01.19.5.2.2, yang tidak jelas keperuntukannya, serta terindikasi dicairkan pada bulan Januari Tahun 2020.

Padahal, ini bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 4 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehingga terindikasi adanya keterlibatan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tulangbawang, dalam proses pencarian anggaran tersebut.

Pada APBD Perubahan Sekretariat DPRD mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 7,5 miliar, yang diperuntukkan pada belanja langsung.

Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Sedangkan pada kegiatan workshop anggota DPRD Periode 2019 – 2024, yang dilaksanakan bulan Desember 2019, di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung, dalam kegiatan tersebut menggunakan dana talangan, dikarenakan dananya baru dapat dicairkan di bulan Januari Tahun 2020, bahkan insentif anggota dewan dalam workshop tersebut tidak diberikan, padahal anggarannya sebesar Rp. 532,956,000,-.

“Artinya dalam persoalan carut marutnya anggaran di Sekretariat DPRD Tulangbawang, sudah menjadi rahasia umum, dimana tata kelola keuangan itu tidak taat pada peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, serta ketidakpatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang tidak seharusnya dilakukan dengan ketidakwajaran dan profesional,” jelas Direktur Cabang SIKK-HAM Kabupaten Tulangbawang, Junaidi Arsad.

“Salah satu contoh lain pada item kegiatan yang diduga bermasalah yakni kegiatan Medical Cek Up untuk para Anggota Dewan, sebesar Rp. 275.000.000,- yang semestinya dilaksanakan sekali dalam setahun, tidak dilaksanakan, tetapi dananya dicairkan,” ungkap Junaidi Arsad. (rilis/red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here